KI DKI Usulkan Interkoneksi Data dan Informasi di Pilkada Mendatang
Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin menekankan pentingnya interkoneksi data dan informasi sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas badan publik penyelenggara pemilu dalam proses Pilkada DKI.
"Informasi harus disampaikan secara detail dan menarik,"
Hal ini disampaikan Luqman saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Pilkada 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
Luqman mengusulkan pengembangan indeks partisipasi masyarakat untuk mengukur kinerja Bawaslu DKI Jakarta, sekaligus memperoleh umpan balik publik secara berkelanjutan.
KPU Kepulauan Seribu Musnahkan 227 Surat Suara Sisa"Informasi harus disampaikan secara detail dan menarik sehingga mampu menciptakan interkoneksi dengan publik," ujar Luqman, Senin (16/12).
Luqman juga menyampaikan beberapa rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas Pilkada DKI di masa mendatang yakni, publikasi data sengketa Pilkada sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas.
"Serta pnyusunan laporan hasil pengawasan yang komprehensif sebagai acuan data dasar bagi para pemangku kepentingan pemilu untuk meningkatkan kualitas Pilkada di masa mendatang," paparnya.
Luqman juga mengapresiasi penyelenggaraan Pilkada Jakarta yang dinilai berlangsung damai dan tertib, meskipun terdapat beberapa catatan dari masyarakat.
"Kami berharap transparansi dan akuntabilitas Bawaslu, khususnya interkoneksi data terus ditingkatkan untuk mendukung suksesnya Pilkada mendatang," ungkapnya.
Sementara anggota Bawaslu DKI Jakarta sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Burhanuddin mengapresiasi masukan yang disampaikan oleh KI DKI Jakarta.
"KI DKI Jakarta adalah mitra penting dalam pelaksanaan Pilkada. Masukan yang diberikan menjadi panduan untuk meningkatkan kualitas pengawasan," ungkapnya.
Ia juga menekankan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi ini melibatkan berbagai pihak yang berinteraksi dan mendukung kegiatan Bawaslu, termasuk penyelenggara pemilu, pengamat demokrasi, dan tokoh masyarakat.
Rapat yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri oleh berbagai pihak yang turut memberikan pandangan serta rekomendasi demi peningkatan kualitas pengawasan Pilkada di masa mendatang.
